TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat, Rabu (13/11/2019) menggelar rapat kerja (raker) perencanaan kesehatan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2019 yang diadakan di Pendopo Pemkab Klaten.
Kabid Pembiayaan Kesehatan Pusat Pembiayaan dan Jamkes Kementerian Kesehatan RI, dr Yuli Farianti, Mepid dalam paparannya mengatakan, prioritas nasional terkait SPM mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yakni mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
“Dalam rangka pencapaian SPM di daerah kebijakan strategis yang bisa ditempuh antara lain integrasi dan penerapan SPM, monitoring evaluasi (monev) terpadu dan pelaporan pencapaian penerapan SPM, belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM dan diklat percepatan pelaksanaan SPM di daerah,” paparnya.
Kepala Dinkes Klaten dr Cahyono Widodo MKes pada kesempatan tersebut memaparkan cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil, dihadapkan pada masih banyaknya ibu hamil yang mengalami keguguran.
Kemudian ibu hamil ditemukan periksa ke tenaga kesehatan dan dari tiga bulan ibu hamil yang drop out sehingga tidak mencapai standar pelayanan kesehatan ibu hamil.
Selain itu, kata dr Cahyono Widodo MKes, cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin masih ada ibu bersalin di Klaten yang bersalin tidak ditolong oleh tenaga kesehatan, karena “kebrojolan” di rumah ditolong dukun atau suami.
“Selanjutnya masih adanya kematian neonatal atau bayi baru lahir umur 0 sampai 28 hari sehingga tidak mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir,” imbuhnya.
sumber : https://jogja.tribunnews.com/2019/11/14/pemkab-klaten-adakan-raker-perencanaan-kesehatan-dan-evaluasi-spm
